Angkatan bersenjata Korea Utara dikabarkan menuntut model pemerintahan militer sentris atau mengubah orde pemerintahan jika rezim Kim Jong Un tak bisa mengatasi kemerosotan ekonomi nasional.
Demikian dikabarkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap, Selasa (23/2/2016), mengutip laporan sebuah komisi di Seoul.
Sejak menggelar uji coba nuklir dan rudal pada Januari dan Februari lalu, Pyongyang dijatuhi berbagai sanksi internasional yang semakin memperburuk ekonominya yang sudah pincang.
Analisis ini tertuang dalam laporan berjudul "Sebuah Studi Hubungan Partai-Militer pada Masa Rezim Kim Jong Un". Laporan ini disusun Universitas Pendidikan Nasional Seoul dan Yayasan Kerja Sama Akademi-Industri.
Laporan itu menunjukkan buruknya kemajuan perekonomian Korea Utara bisa menggerus legitimasi Partai Pekerja yang berkuasa. Demikian Yonhap.
"Stabilitas rezim Kim Jong Un dan hubungan partai-militer terletak pada pertumbuhan ekonomi dan belanja militer," kata laporan itu.
"Dalam kondisi kegagalan ekonomi, perubahan orde dalam rezim Kim akan muncul karena militer menginginkan sebuah pemerintahan yang militer sentris," lanjut laporan itu.
Laporan itu juga menyebutkan, di bawah pemerintahan Kim Jong Un, pusat kekuasaan sudah bergeser dari militer ke partai politik.
Lebih jauh, laporan itu mengatakan, tugas terberat Kim Jong Un adalah memperbaiki perekonomian negeri itu sesuai dengan slogan Pyongyang, yaitu menciptakan negara yang kuat dan sejahtera.
Diambil dari Kompas.com, Editor: Ervan HardokoSumber: International Business Times
EmoticonEmoticon