Cerita Soekarno Ditampar Polisi Militer Jepang

Kisah ini terjadi saat Soekarno masih tinggal serumah dengan Inggit Garnasih, di Bandung. Saat itu, mereka sudah menikah dan hidup rukun bahagia. Namun, suasana menjadi kacau saat Jepang datang menduduki Indonesia. 

Suatu kali, Soekarno terlambat memadamkan lampu pada waktu penggelapan. Secercah kecil cahaya selama satu detik, akhirnya tampak bersinar dari luar yang gelap. Soekarno pun langsung cepat-cepat mematikan lampu itu.

Namun, tiba-tiba dari luar terdengar suara gaduh orang menggedor-gedor pintu. Dengan cepat, Inggit membuka pintu dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata sudah ada serombongan polisi militer berwajah garang.

"Ada apa?" tanya Inggit gemetar. Kapten polisi lalu menggertak, "Siapa pemilik rumah ini?" Lalu Inggit menjawab, "Saya." "Bukan," teriaknya lagi. "Kami maksud kepala keluarga. Di mana suami nyonya?" sergahnya lagi.

Mendengar keributan di luar rumah itu, Soekarno lantas keluar dan langsung membentak-bentaknya, karena cahaya lampu yang sedetik itu. Kemudian, plak, plak, plak.. Tanpa banyak bicara, kapten itu ini menampar wajah Soekarno.

Seketika, darah segar keluar dari bibir dan hidung Soekarno. Inggit yang melihat suaminya dianiaya di depan mata kepalanya sendiri langsung menjerit histeris dan jatuh berlutut di hadapan aparat kepolisian Jepang itu.

Namun, upaya Inggit hanya mendapat respons dingin, tidak membuahkan hasil apa-apa. "Jangan pukul dia. Sayalah yang harus bertanggung jawab, bukan dia. Mohon dia dimaafkan. Saya yang melakukannya," kata Inggit memohon.
Mendapat tamparan itu, Soekarno hanya diam, tidak mengucap sepatah kata. "Kesakitan yang dirasakan oleh siapa saja ini hanyalah kerikil di jalan menuju kemerdekaan. Langkahilah dia," terang Soekarno di dalam hatinya.

Setelah peristiwa ini, Soekarno langsung melapor ke Kepala Bagian Pemerintahan Kolonel Nakayama. Saat mendengar laporan Soekarno, Nakayama langsung meminta maaf atas nama polisi militer itu, dan berjanji akan menindaknya.

Namun, tindakan apa yang diberikan tidak pernah diketahui. Nakayama juga mengatakan, kapten polisi militer itu tidak mengetahui siapa Soekarno. Padahal, saat itu Soekarno merupakan ketua Pusat Tenaga Rakyat (Putera).

Sebagai ketua Putera, Soekarno bertugas menggalang dukungan rakyat di garis belakang untuk kepentingan perang Jepang. Selain itu, Soekarno juga ditugaskan untuk meringankan kesulitan dalam negeri yang dialami Jepang.

Pemerintah Jepang membutuhkan Soekarno untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi penduduk setempat, di mana saja, dan kapan saja. Dengan kata lain, tenaga Soekarno dimanfaatkan untuk semua kepentingan Jepang.

Melalui Putera ini jugalah, nama Soekarno bisa dikenal di seluruh pelosok Indonesia. Dengan bekerja sama di bawah Matahari Terbit inilah, Soekarno diizinkan untuk menyelenggarakan rapat dihadapan ratusan ribu orang.

Meski begitu, bukan berarti kehidupan Soekarno mudah dan mewah selama pendudukan Jepang. Soekarno dan keluarganya juga merasakan kelaparan yang dirasakan rakyat. Dia harus pergi ke kampung-kampung untuk mendapatkan beras.

Sampai di sini nukilan cerita Soekarno ditampar polisi militer Jepang diakhiri. Petikan cerita ini diambil dari buku Cindy Adams yang berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Semoga bermanfaat. Sumber: sindonews

Kasad Tegaskan TNI Siap Jaga Ideologi Pancasila

Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Mulyono mengemukakan TNI siap jaga dan amankan ideologi Pancasila. Setiap ideologi lain yang bukan Pancasila, TNI siap lawan dan memberantasnya.

"Ideologi kita hanya Pancasila. Tidak ada lagi yang lain di luar itu. Kalau ada yang bertentangan, kami siap lawan," kata Mulyono saat menggelar silahturami dengan Forum Pemred di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (10/8).

Mulyono hadir bersama para Panglima Komando Daerah (Kodam) dari seluruh tanah air. Dia juga didampingi para pimpinan TNI Angkatan Darat (AD).

Sementara dari Forum Pemred, hadir Ketuanya Suryopratomo (Metro TV), Primus Dorimulu (Suara Pembaruan), Don Bosco Selamun (Beritasatu), Aat Surya Safaat (Antara) dana sejumlah Pemred lainnya.

Mulyono menjelaskan ideologi Pancasila sudah menjadi dasar dan spirit hidup bangsa ini. Seluruh prajurit TNI, khususnya Angkatan Darat (AD) yang tersebar di seluruh pelosok tanah air selalu siap dan bekerja mengamalkan Pancasila.

Dia menegaskan tidak hanya ISIS yang saat ini dilawan TNI. Ideologi lain seperti PKI, paham fundamentalisme dan sebagainya juga menjadi perhatian TNI. Sumber Beritasatu.com

Mengejutkan, Mayoritas Rakyat Thailand Dukung Konstitusi Baru yang Disusun Komite Militer

BANGKOK – Hasil sementara referendumThailand, Minggu (7/8/2016), menunjukkan, mayoritas pemilih mendukung konstitusi baru yang disusun komite khusus jutan militer.

Hasil sementara itu diambil dari penghitungan suara atas 80 persen suara yang telah dihitung, seperti dilaporkan Reuters pada Minggu malam.

Menurut perhitungan sementara Komisi Pemilihan Thailand, 62 persen dari 80 persen surat suara yang sudah dihitung justru mendukung UU baru. Sedangkan 37,9 persen menolaknya.

Referendum itu dilakukan sebagai pembuka jalan menuju Pemilu 2017, tapi mengharuskan pemerintah masa depan untuk memerintah seuai aturan perundang-undangan yang disusun militer.

Para pengeritik, termasuk partai-partai politik utama negara itu, mengatakan konstitusi baru itu tidak demokratis.

Referendum itu merupakan ujian pertama bagi popularitas junta pimpinan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, yang telah menekan aktivitas politik selama dua tahun sejak ia berkuasa dalam suatu kudeta pada 2014.

Ada 50 juta pemilih yang berhak memberikan suara dan Komisi Pemilihan menargetkan 80 persen di antaranya akan menggunakan haknya.

Pembatasan ketat sebenarnya telah diberlakukan oleh junta militer sejak mereka mengudeta kekuasaan PM Yingluck Shinawatra pada Mei 2014.

Konstitusi baru melarang "pertemuan politik lima orang atau lebih" dan setiap pelanggaran atas UU baru itu dapat dipenjara hingg enam bulan, seperti dilaporkan Associated Press. (Pascal S Bin Saju)

Sumber: Kompas.com

Ridwan Saidi: Cina ingin menguasai Indonesia dengan mengirim tentara mereka menyamar sebagai pekerja

Ketua Yayasan Renaissance Foundation Ridwan Saidi, mengingatkan Pemerintahan Jokowi-JK agar mewaspadai pencaplokan wilayah Indonesia oleh Cina. 

Menurut Ridwan, saat ini serdadu tentara merah Cina sudah memasuki wilayah-wilayah strategis di Tanah Air. Mulai dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, hingga Maluku, sudah dimasuki para tentara Cina, yang menyamar sebagai pekerja dan wisatawan.
‎
"Diduga Cina ingin menguasai Indonesia dengan jalan mengirim tentara mereka yang menyamar sebagai pekerja," ujar Ridwan Saidi, saat konferensi pers di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2016).
‎
Oleh karena itu, Ridwan mengingatkan, jika hal ini tidak segera diantisipasi, dalam beberapa tahun ke depan semua sektor, mulai dari perekonomian, teknologi, hingga pemerintahan di Indonesia bakal disetir Cina.

"Saya sebagai warga negara Indonesia, punya keluarga anak dan cucu merasa berkewajiban mengingatkan pemerintah," katanya.
‎
Senada dengan Ridwan, Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah mengatakan, pemerintah Indonesia harus berkaca pada kasus penjajahan Cina atas negara Tibet.

Awalnya, kata Amir, tentara Cina datang ke Tibet dengan menyamar sebagai pekerja. Mereka kemudian membangun infrastruktur dan perekonomian Tibet.

"Namun pada akhirnya merea menguasai Tibet mengusir pemimpin Tibet Dalai Lama. Makanya, jangan sampai ini terjadi di Indonesia," ujar Amir.
‎
Amir menambahkan, keberadaan pulau reklamasi yang pembangunannya dimotori Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menjadi bukti shahih sebagai agresifitas Cina untuk menguasai Indonesia.

"Nantinya, bangunan di atas Pulau reklamasi akan diperuntukkan bagi para pendatang dari Cina. Dari sanalah mereka kemudian akan menguasai nusantara," ungkapnya. [ts] Dikutip dari http://www.pos-metro.com/2016/07/ridwan-saidi-cina-ingin-menguasai.html

Tentara muslim banyak berkorban dalam perang demi Amerika

Pidato ayah dari Kapten Humayun Khan, tentara muslim Amerika Serikat yang gugur dalam medan perang, menjadi salah satu momen paling mengejutkan dalam Konvensi Partai Demokrat yang baru digelar beberapa hari lalu.

Dalam pidato itu Khizr Khan, nama sang ayah, membawa salinan Konstitusi AS dan mengecam calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump.

"Anda tidak pernah mengorbankan apa pun atau siapa pun demi negara," kata dia kepada Trump, seperti dilansir koran the Daily Mail, Sabtu (30/7).

Humayun Khan memang bukan satu-satunya tentara muslim AS yang gugur di medan perang membela negara.

Bahkan warga muslim hampir selalu berperan dan berkorban dalam setiap perang besar di Amerika, termasuk Perang Revolusi.

Lebih dari 15 ribu warga Arab Amerika maju ke medan tempur dalam Perang Dunia Kedua dan ratusan warga muslim juga bekerja sebagai utusan diplomatik atau penerjemah bagi tentara AS kala itu.

Dalam laporan pada 2011 ada 6.024 muslim yang mendapat penghargaan dari militer AS sejak peristiwa serangan 11 September 2001.

Salah satu nama yang cukup dikenal di AS adalah tentara muslim bernama Kolonel Marinir Douglas Burpee yang sudah bertugas lebih dari 20 tahun.

"Semua orang tahu saya seorang muslim. Ketika saya terbang memakai kalung tanda nama, saya menyisipkan sebuah ayat dari Alquran," kata dia dalam sebuah wawancara. Sumber Merdeka.com

TNI AL Siagakan Kekuatan untuk Bebaskan WNI yang Disandera di Filipina

Kepala Staf TNI Angakatan Laut Laksamana Ade Supandi mengatakan, ia telah memerintahkan seluruh personel TNI AL untuk melakukan persiapan terkait upaya pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

Hal tersebut dilakukan dalam merespons instruksi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

"Untuk kegiatan pembebasan sandera itu nanti di-managePanglima TNI. Saya hanya diberikan kewenangan untuk menyiapkan kebutuhan kekuatan untuk pelaksanaan tugas TNI," ujar Ade, saat ditemui di Markas Komando Koarmabar, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2016).

Ia mengatakan, saat ini personel TNI AL sudah siaga jika sewaktu-waktu ada perintah untuk melakukan operasi pembebasan sandera.

Selain itu, kata Ade, alat utama sistem pertahanan (alutsista) milik TNI AL juga sudah disiagakan.

"Kami sudah menyiapkan personel, alutsista, dan armadanya. Tinggal menunggu komando dari Panglima TNI," kata Ade.

Perintah Panglima TNI

Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta prajuritnya bersiap untuk membebaskan warga negara Indonesia yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina.

"Kepada prajurit TNI, saya perintahkan untuk selalu siap menghadapi segala kemungkinan, apabila TNI dilibatkan dalam upaya pembebasan sandera," ujar Gatot dalam amanat upacara bendera di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (18/7/2016).

TNI akan menerjunkan prajuritnya untuk membebaskan sandera jika Pemerintah Filipina memutuskan militer negara asing boleh masuk ke wilayahnya.

Gatot menegaskan, penyanderaan WNI tidak dapat ditoleransi. Sebab, penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan perbatasan Filipina dan Indonesia bukan hanya sekali atau dua kali terjadi.

Total, sudah empat kali WNI disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

Terakhir, tiga WNI disandera kelompok Abu Sayyaf ketika melewati perairan kawasan Felda Sahabat, Tungku, Lahad Datu Sabah, Negara Bagian Malaysia.

Mereka adalah ABK pukat tunda LD/114/5S milik Chia Tong Lim berbendera Malaysia. Sebelum penyanderaan tiga WNI, tujuh anak buah kapal (ABK) WNI lebih dulu disandera kelompok Abu Sayyafdi perairan Sulu, Filipina Selatan.

Penyanderaan itu terjadi pada Senin (20/6/2016). Selain membajak kapal, penyandera meminta tebusan sebesar Rp 60 miliar.

Dengan demikian, total 10 WNI masih disandera. Sebelumnya, 10 WNI ABK kapal tunda Brahma 12 disandera kelompok Abu Sayyafdan dibebaskan pada awal Mei 2016.

Selain itu, empat ABK kapal tunda Henry juga disandera kelompok yang sama.

Keempatnya dibebaskan pada pertengahan Mei 2016. Sumber: Kompas.com

Waspada, Klaim Baru Tiongkok Atas Natuna

Dari semula bukan termasuk claimant states, Indonesia kini masuk pusaran konflik di Laut China Selatan. Setelah penolakan Tiongkok atas putusan sidang arbitrase di Den Haag, Belanda, 12 Juli 2016, Tiongkok membuat buku putih untuk mengklaim sebagian besar wilayah kepulauan di Laut China Selatan yang tidak berdasarkan Sembilan Garis Putus-Putus (Nine Dashed Line).

Dalam buku putih tersebut, Tiongkok mengklaim hak dan kepentingan laut (maritime raights and interests) terhadap Indonesia saat terjadi insiden penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna atas nelayan Tiongkok pada Juni lalu. Artinya, selain tidak mengakui putusan arbitrase atas sengketa dengan Filipina, Tiongkok juga membuat klaim baru atas wilayah Natuna.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk waspada. Dia meminta pemerintah segera menyikapi terbitnya buku putih itu sebagai tindakan yang tidak bersahabat.

Hikmahanto menyarankan pemerintah untuk mengulang seruan agar semua pihak, termasuk Tiongkok, mematuhi hukum internasional dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention Law Of The Sea – UNCLOS).

Bahkan bila perlu, pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menyambut dan mengapresiasi putusan arbitrase, sehingga Indonesia dengan sendirinya dipahami menafikan buku putih Tiongkok itu. Perkembangan baru ini menuntut peninjauan kembali kebijakan luar negeri kita terkait konflik di Laut China Selatan.

Masalahnya, pijakan kebijakan lama masih bersandar pada status Indonesia yang bukan termasuk claimant states, yaitu enam negara yang terlibat konflik klaim wilayah teritori di Laut China Selatan: Tiongkok dan Taiwan bersama empat negara anggota ASEAN (Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei). Lewat buku putihnya, Tiongkok secara jelas telah memperlihatkan klaim kepentingan di Natuna.

Sebelumnya, dalam wilayah yang ditandai dengan Sembilan Garis Putus-Putus yang membentuk huruf ìUî, klaim Tiongkok atas wilayah kepulauan di kawasan tersebut mencakup pula bagian kepala wilayah Natuna.

Konflik Militer

Demi mempertahankan kedaulatan Indonesia atas Natuna, pemerintah bukan saja perlu menyiapkan kebijakan dan penyikapan atas klaim baru Tiongkok. Perkembangan konflik di Laut China Selatan setelah penolakan Tiongkok atas putusan arbitrase dipastikan akan meningkatkan ketegangan kawasan.

Pemerintah Indonesia kiranya juga perlu menyiapkan berbagai opsi kebijakan luar negerinya. Salah satu perkembangan yang patut diperhitungkan adalah eskalasi konflik yang berlanjut menjadi konflik militer.

Jika upaya penyelesaian melalui berbagai jalur diplomatik dan perundingan gagal, maka bisa saja senjata yang akan berbicara. Konflik bersenjata ini tentu saja akan mengundang campur tangan negara besar, terutama Amerika Serikat, yang juga mempunyai kepentingan di kawasan tersebut.

Sama dengan Tiongkok yang melihat Laut China Selatan sebagai kawasan strategis dengan potensi ekonomi dan geopolitik yang besar, AS juga menjadikan kawasan tersebut sebagai bagian dari wilayah strategis Asia-Pasifik untuk jalur perdagangan bebas dan pemberi pengaruh AS di kawasan yang dinamis itu. Di Kepulauan Spratly saja, terdapat cadangan minyak dan gas alam sebesar 17,7 miliar ton.

Jauh melampaui cadangan minyak Kuwait yang merupakan terbesar di dunia dengan 13 miliar ton. Belum lagi posisi geopolitiknya yang penting sebagai jalur perdagangan paling ramai di dunia dan potensinya untuk pertahanan kapal selam Tiongkok menghadapi armada AS di Pasifik.

Karena itu, Indonesia harus mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi, terutama terkait kepentingan nasional di Natuna yang menyimpan cadangan minyak dan gas alam terbesar. Kedaulatan negara harus menjadi harga mati.

Sumber : SuaraMerdeka.com