Tampilkan postingan dengan label Operasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Operasi. Tampilkan semua postingan

Jumat, 03 Februari 2017

Panglima TNI Tinjau Pembangunan Jalan Trans Papua



Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo melakukan peninjauan pembangunan Trans Papua sepanjang 278,6 Km, yang menghubungkan Wamena-Mumugu di Bumi Cenderawasih, Provinsi Papua, Rabu (2/2).

Panglima TNI didampingi Kasad Jenderal TNI Mulyono meninjau Pembangunan Trans Papua yang sedang dikerjakan meliputi ruas jalan Wamena, Habema, Mbua, Yigi, Mugi, Mapenduma, Paro, Kenyam, Batas Batu dan Mumugu dengan melibatkan 382 personel TNI.

Panglima TNI mengatakan bahwa tugas TNI dalam pembuatan badan jalan saat ini sudah mencapai 100% dan tinggal pengaspalan. “Tempat terberat adalah di Batas Batu-Mumugu, karena daerah tersebut berupa rawa-rawa yang hanya bisa dilalui dari sungai. Selain itu, di daerah Yuguru harus dikikis dengan menggunakan bahan peledak karena merupakan tebing dan berbatu,” ujarnya.

Jenderal Gatot menjelaskan bahwa masyarakat sudah merasakan manfaat jalan yang dibangun. Jalan poros Wamena-Mamugu telah memperlancar aktifitas masyarakat dalam mendistribusikan barang dari dan ke daerah Kabupaten Jayawijaya dan sekitarnya. Biasanya mereka melalui sungai selama 12 jam, namun sekarang dengan menggunakan jalur darat hanya ditempuh 3 jam. Saat ini, masih ada 35 jembatan dalam proses pembangunan.

“Baru badan jalan saja masyarakat sudah sangat senang, apalagi kalau diaspal, ini mimpi yang luar biasa. Mudah-mudahan dalam waktu 1,5 tahun jembatan dan pengaspalan bisa diselesaikan,” ungkap Jenderal Gatot Nurmantyo.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan terimakasih atas kebersamaan dan bantuan masyarakat untuk bersama-sama membangun jalan. Menurutnya, pembangunan jalan tersebut tidak mungkin dapat terlaksana tanpa bantuan masyarakat.

Pengerjaan jalan tersebut mengerahkan satuan dari Kodam XVII/Cenderawasih maupun dari luar Kodam, diantaranya adalah Satuan Denzipur-10, Denzipur-12, Yonzikon-14 dan Yonzipur-18, serta mengerahkan alat berat yang dimiliki TNI Angkatan Darat berupa Exavator, Dozer, Grader, Dump Truck, Tandem Roller, Tyred Roller, Vibro dan Tangki Air.

Sumber: Puspen TNI

Selasa, 08 November 2016

Operasi Rahasia Soviet Paling Terkenal Sepanjang Sejarah

Jika mendengar operasi rahasia Uni Soviet biasanya langsung mengarah pada sosok KGB. Badan Intelenjen Uni Soviet yang memang cukup terkenal di dunia. Padahal Soviet punya satu pasukan yang juga sangat piawai dalam melakukan operasi penyusupan dan misi rahasia.

Pasukan itu dikena dengan sebutan Glavnoye Razvedyvatelnoye Upravleniye (GRU). Mereka selalu terlibat dalam operasi-operasi rahasia, senyap dan kilat di sejumlah negara. Dari sekian banyak operasi yang pasukan ini lakukan, berikut empat yang paling terkenal sepanjang sejarah.

1. Serangan Sabotase di Spanyol





Perang saudara di Spanyol yang meletus pada 1936 membuat pemerintah republik yang sah terisolasi. Saat itu, hanya Uni Soviet yang menjadi sekutu Spanyol dan menolong mereka berperang melawan para tentara fasis. Pemerintah Soviet lalu membentuk detasemen pasukan khusus untuk melakukan serangan sabotase di wilayah Spanyol. Detasemen tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya pasukan khusus GRU (Direktorat Intelejen Utama Rusia).

Operasi yang paling dikenal dari pasukan tersebut adalah penghancuran kereta api yang mengangkut staf angkatan udara Italia di wilayah kota Kordoba pada awal 1937. Kereta yang terdiri dari delapan gerbong tersebut hancur akibat ledakan ranjau dan jatuh dari ketinggian tebing.

Pasukan tersebut juga berhasil melakukan serangan-serangan sabotase lain ketika bertempur di Spanyol, mulai dari peledakan kereta pengangkut amunisi senjata, sampai serangan ke markas gudang senapan mesin batalyon Franco.

Francisco Franco adalah pempimpin de facto Spanyol dari tahun 1939 hingga tahun 1975.

Setelah kekalahan para loyalis republik, sebagian anggota pasukan khusus pergi ke Algeria menggunakan kapal yang mereka kuasai. Di sana, mereka dijemput untuk kembali ke Uni Soviet. Empat anggota pasukan khusus tersebut juga ikut serta dalam aksi gerilya di Kuba di bawah kepemimpinan Fidel Castro pada akhir 1950-an.

2.Pasukan Katak Soviet di Nikaragua





Angkatan Laut juga memiliki pasukan GRU dalam satuan khusus pasukan katak yang bertugas sebagai pengintai sekaligus pasukan operasi sabotase, dengan tingkat kemampuan tempur dan ketangkasan militer yang tinggi. Divisi ini muncul setelah berakhirnya Perang Patriotik Raya Rusia melawan Nazi. Pada waktu itu, negara-negara NATO sudah lebih dulu memiliki divisi serupa. Setelah terbentuk, pasukan khusus perairan tersebut langsung ditugaskan untuk menjalankan operasi rahasia. Sepanjang 1967-1991, pasukan ini telah menjalankan operasi di berbagai tempat: Angola, Etiopia, Vietnam, Korea, Mesir, Kuba, dan Nikaragua. Pasukan khusus perairan ini hanya dipersenjatai oleh pisau tentara dan senapan mesin dengan peluru berupa jarum untuk serangan di bawah air, yang mampu membunuh musuh dari jarak 10-15 meter.

Namun, sebagian besar anggota pasukan hanya menjalankan operasi militer “biasa”, yang membuat mereka tak perlu menggunakan senjata mereka. Mantan komandan pasukan katak yang merupakan kapten nomor wahid pasukan cadangan Yuriy Plyachenko bercerita pada sejarawan Rusia Aleksander Kolpakidi, “Pada 1984, kami tak perlu masuk ke perairan menuju Nikaragua. Tim ahli kami hanya melakukan pekerjaan analisis semata. Saat itu, kami diminta rekomendasi mengenai apakah mungkin melakukan perjalanan dengan kapal di wilayah tersebut, sebab serangan ranjau laut musuh cukup menggegerkan dunia, membuat sekutu kami terdesak dan berada dalam blokade musuh. Kami segera paham situasinya: ranjau milik musuh dibuat dan disebarkan menggunakan kapal jenis Piranha, yang sama dengan kapal alas datar kami. Kami memberi ide pasukan Nikaragua untuk mengatasi jebakan tersebut dan bagaimana memodifikasi kapal penyapu ranjau untuk melakukannya. Setelah kami pergi, tak ada lagi kapal yang meledak akibat ranjau,” kenang Plyachenko.

3. Afghanistan, Menyerbut Kediaman Amin Hafizullah





Tak semua operasi pasukan khusus GRU berlangsung diam-diam. Salah satu operasi pasukan khusus milier Rusia yang paling terkenal ialah penyerbuan ke kediaman Sekjen Partai Demokrasi Rakyat Afganistan Amin Hafizullah di Afganistan, untuk melikuidasi dan menggantikan posisinya dengan orang yang lebih loyal kepada USSR.

Bersama dengan pasukan khusus KGB, pasukan intelejen GRU bergabung dalam operasi militer yang sulit tersebut. Mereka disebut “Batalyon Muslim”, karena batalyon tersebut diisi oleh pasukan Soviet berdarah Tajikistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan. Hal itu dilakukan karena mereka dapat berbicara bahasa Farsi. Mereka dipenetrasikan ke Istana Amin sebagai penjaga. Saat penyerbuan, pasukan itu memberi bantuan besar bagi divisi lain. Operasi penyerbuan ini berjalan sukses, dan berakhir dengan tewasnya Amin. Namun, pasukan khusus GRU harus kehilangan tujuh anggotanya.

4. Perang Chechnya




Pasukan khusus GRU tak hanya ikut serta dalam operasi rahasia di mancanegara, tetapi juga di Rusia sendiri. Salah satu contoh adalah perang di Chechnya pada 1994-1995. Saat itu, GRU bertugas sebagai pengintai sekaligus penyerbu. Pasukan darat tak dapat menyerbu kota Grozniy karena persiapan tempur yang kurang matang, maka saat itu juga pasukan khusus dikirim untuk membantu. Fungsi utama divisi ini adalah penyelidikan dan operasi serangan sabotase, sehingga pasukan khusus GRU harus kehilangan personil dalam jumlah yang signifikan.

Tidak semua operasi militer divisi intelejen militer ini berakhir dengan keglamoran karena kerahasiaannya. Secara keseluruhan, GRU sendiri sudah mengirimkan pasukan ke lebih dari dua puluh negara Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Namun, dokumentasi mengenai operasi-operasi tersebut tidak akan diungkapkan dalam waktu dekat. Sumber: Forumviva

Rabu, 12 Oktober 2016

Drone TNI AU akan Berpatroli di Atambua

KUPANG -- Markas Besar TNI Angkatan Udara akan menempatkan drone atau pesawat tanpa awak di wilayah perbatasan RI-Republik Demokrat Timor Leste (RDTL), Atambua. Tujuannya untuk membantu patroli mengawasi daerah tersebut dan mencegah terjadinya penyelundupan.



"Saya belum tahu pasti kapan akan diberlakukan namun hal ini sudah dibicarakan. Namun yang pasti pesawat tanpa awak ini akan sangat membantu Satgas Pamtas dalam mencegah terjadinya masalah penyelundupan," kata Komandan Lapangan Udara El Tari Kupang, Kolonel Pnb Jorry S. Koloay kepada wartawan di Kupang, Selasa (4/10).

Hal ini disampaikannya usai menjadi pembicara dalam seminar sehari yang berbicara soal peran TNI dalam mengamanakan wilayah perbatasan khususnya perbatasan RI-RDTL yang dihadiri oleh sejumlah Bupati, mahasiswa serta pejabat-pejabat terkait di daerah itu.

Jorry menambahkan, drone yang ditempatkan di wilayah perbatasan itu nantinya akan berpatroli serentak menyusuri daerah perbatasan untuk mengecek hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum.

Penempatan drone di Atambua juga adalah salah satu strategi dalam hal penguatan militer baik itu udara maupun darat. "Nantinya kalau sudah ada akan dilakukan patroli serentak untuk melakukan pengawasan serta pengintaian melalui udara," katanya.

Sehingga efektivitas serta integrasi seluruh satuan TNI di wilayah-wilayah perbatasan khususnya di Kabupaten Belu serta di Kabupaten Kupang, bisa semakin kuat dan solid dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pertahanan baik udara laut dan darat.

Rencana penempatan drone di wilayah perbatasan ini juga telah diusulkan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu untuk membantu kerja TNI.

Disamping drone, Menhan juga mengusulkan penambahan pasukan TNI di wilayah perbatasan khususnya di daerah-daerah yang tergolong terpencil, dan pulau-pulau terdepan Indonesia.
Sumber : Antara

Selasa, 09 Agustus 2016

TNI Tunggu Filipina dan Malaysia Gempur Abu Sayyaf

Tentara Nasional Indonesia menunggu kesepakatan dari pihak angkatan bersenjata Filipina dan Malaysia untuk menggempur kelompok Abu Sayyaf.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjelaskan, baik Malaysia dan Filipina saat ini masih membahas standard operating procedure(SOP) mengenai operasi militer gabungan di darat.

TNI Tunggu Filipina dan Malaysia Gempur Abu Sayyaf


"Apa yang disampaikan di Bali adalah hal positif. Kami siap. Tetapi untuk operasional harus ditindaklanjuti pembuatan SOP antara Panglima TNI dengan panglima angkatan bersenjata Filipina dan Malaysia," ujar Gatot, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016).

Setelah SOP itu ditandatangani, masing-masing negara juga harus meratifikasi kebijakan itu pada tingkat parlemen. "Tanpa diratifikasi oleh lembaga legislatif tidak akan berlaku di negara tersebut. Undang-undang Filipina tidak memperbolehkan adanya kegiatan operasi militer asing di wilayahnya," jelas Gatot.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI, Malaysia dan Filipina menggelar pertemuan The 3rd Trilateral Defence Minister di Nusa Dua, Bali, Selasa (2/8/2016) untuk membahas langkah-langkah pengamanan wilayah maritim di Laut Sulu.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Indonesia mengusulkan adanya operasi militer bersama di darat untuk membebaskan sandera jika sewaktu-waktu peristiwa yang sama terulang.

Kesepakatan berawal dari usulan pihak Indonesia terkait upaya pembebasan warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu, Menhan Malaysia Dato' Seri Hishammudin Tun Hussein dan Menhan Filipina Delfin N. Lorenzana akan membahas lebih lanjut hasil pertemuan staf militer bidang intelijen dan operasi.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan pentingnya implementasi dari kerja sama trilateral dalam bentuk praktik di lapangan secara terkoordinasi terkait upaya pengamanan wilayah maritim.

Sumber: RimaNews

Selasa, 02 Agustus 2016

Menlu: Penempatan Personel Militer di Kapal Dagang Harus Dikaji

imegae: http://news.liputan6.com/

Jakarta Maraknya perompakan terhadap kapal dagang di perairan Sulu membuat berbagai opsi pengamanan muncul. Salah satunya dengan menempatkan personel militer di setiap kapal dagang yang tengah berlayar. Wacana ini muncul dalam pembicaraan rencana patroli bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

Namun, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta opsi itu dipertimbangkan lebih dalam lagi. Mengingat ada aturan internasional yang tak boleh diabaikan begitu saja. Misalnya, aturan International Marine Organizations (IMO) yang melarang adanya personel militer di kapal dagang.

"Ada ketentuan yang harus dipertimbangan, misalnya IMO karena ini kapal niaga, berbagai ketentuan dan hukum internasional harus dipertimbangkan sebelum kita melakukan kerja sama trilateral," jelas Retno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/8/2016).

Sejauh ini pembicaraan memang masih seputar penentuan koridor penjagaan masing-masing negara. Retno juga masih menunggu hasil pertemuan menteri pertahanan dari tiga negara terkait hal ini.

"Saya tidak mau mendahului ya, tapi yang selama ini dibahas kan mengenai penetapan koridor karena akan lebih memudahkan kita menjaga keamanannya," ujar Retno.


Pertemuan 3 Menhan


Indonesia, Malaysia, dan Filipina sudah menyepakati patroli bersama di kawasan itu. Hanya saja, sampai saat ini implementasi belum dilakukan. Menteri Pertahanan ketiga negara pun berkumpul di Bali pada Senin kemarin guna melaksanakan kesepakatan itu.

"Jadi kita bicara mengenai masalah keamanan mengenai wilayah Sulu dan sekitarnya dan Pak Menhan malam ini berangkat ke Bali kemudian disusul Menhan Malaysia untuk melakukan pertemuan trilateral," kata Retno.

Keseriusan Indonesia dalam masalah ini juga ditunjukkan Jokowi saat bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Mohd Najib Bin Haji Tun Abdul Razak. PM Najib juga sepakat dengan komitmen Indonesia dalam menyelesaikan masalah ini.

"Tadi Presiden menyampaikan arahan tentang pertemuan trilateral ini merupakan turunan atas apa yang dilakukan di Jogja 5 Mei dan yang penting SOP ini harus segera diimplementasikan. Kita lihat hasil pertemuannya seperti apa," jelas Retno.

Dalam pertemuan itu, Presiden menekankan penentuan SOP dalam melaksanakan patroli bersama. Sehingga kesepakatan tiga negara yang disepakati segera diimplementasikan.

"Mengenai SOP karena prosedurnya sudah dibuat sudah dinegosiasikan. Tinggal dinegosiasikan, makanya tiga menteri pertahanan ini akan membahas implementasi dari yang sudah disepakati," pungkas Retno.

Sumber: http://news.liputan6.com/

Sabtu, 23 Juli 2016

Dinilai Jenius, 200 Prajurit TNI Terima Medali Perdamaian PBB

Sebanyak 200 prajurit Satgas Kompi Zeni TNI menerima penghargaan medali perdamaian dari PBB. Satgas Kompi Zeni TNI diketahui tergabung di Kontingen Garuda XXXVII-B dalam misi PBB MINUSCA di Republik Afrika Tengah.

Penghargaan diberikan atas prestasi luar biasa yang telah diraih selama masa penugasan dalam misi tersebut. Oleh Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Republik Afrika Tengah, Parfait Onanga-Anyanga, para prajurit TNI dinilai jenius.

Dinilai Jenius, 200 Prajurit TNI Terima Medali Perdamaian PBB



Apresiasi ini datang karena Satgas Kompi Zeni TNI telah sangat berjasa membangun kembali infrastruktur di Republik Afrika Tengah pasca-berakhirnya konflik di negara tersebut. Pemberian penghargaan itu pun dilakukan di Kota Bangui, Afrika Tengah.

"Saya berterima kasih kepada rakyat Indonesia atas kontribusi positif yang telah diberikan oleh seluruh pasukan pemelihara perdamaian Indonesia di seantero misi pemeliharaan PBB," ucap Onanga-Anyanga, seperti dikutip dari keterangan pers PTRI di New York, Jumat (22/7/2016).

Pemberian penghargaan ini disambut baik Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, Duta Besar Dian Triansyah Djani. Dirinya mengatakan bangga atas prestasi yang dicetak Prajurit TNI di Republik Afrika Tengah.

"Saya sangat bangga dengan profesionalisme dan sumbangsih pasukan penjaga perdamaian kita di misi PBB MINUSCA yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia," ucapnya.

Satgas Kompi Zeni TNI Kontingen Garuda XXXVII-B telah bertugas di Bangui, sejak 15 Agustus 2015. Tugas utama mereka meliputi kegiatan rekonstruksi jalan-jalan utama dan fasilitas-fasilitas misi PBB MINUSCA.

Kiprah Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian PBB telah berlangsung sejak tahun 1957. Kala itu Kontingen Garuda I dikirimkan pada misi UN Emergency Force (UNEF) di Terusan Suez, Mesir.

Saat ini, sebanyak 2.866 prajurit Indonesia tengah bertugas di 10 misi pemeliharaan perdamaian PBB. Sumber: Liputan6

Rabu, 20 Juli 2016

TNI AL Siagakan Kekuatan untuk Bebaskan WNI yang Disandera di Filipina

Kepala Staf TNI Angakatan Laut Laksamana Ade Supandi mengatakan, ia telah memerintahkan seluruh personel TNI AL untuk melakukan persiapan terkait upaya pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

Hal tersebut dilakukan dalam merespons instruksi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

"Untuk kegiatan pembebasan sandera itu nanti di-managePanglima TNI. Saya hanya diberikan kewenangan untuk menyiapkan kebutuhan kekuatan untuk pelaksanaan tugas TNI," ujar Ade, saat ditemui di Markas Komando Koarmabar, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2016).

Ia mengatakan, saat ini personel TNI AL sudah siaga jika sewaktu-waktu ada perintah untuk melakukan operasi pembebasan sandera.

Selain itu, kata Ade, alat utama sistem pertahanan (alutsista) milik TNI AL juga sudah disiagakan.

"Kami sudah menyiapkan personel, alutsista, dan armadanya. Tinggal menunggu komando dari Panglima TNI," kata Ade.

Perintah Panglima TNI

Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta prajuritnya bersiap untuk membebaskan warga negara Indonesia yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina.

"Kepada prajurit TNI, saya perintahkan untuk selalu siap menghadapi segala kemungkinan, apabila TNI dilibatkan dalam upaya pembebasan sandera," ujar Gatot dalam amanat upacara bendera di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (18/7/2016).

TNI akan menerjunkan prajuritnya untuk membebaskan sandera jika Pemerintah Filipina memutuskan militer negara asing boleh masuk ke wilayahnya.



Gatot menegaskan, penyanderaan WNI tidak dapat ditoleransi. Sebab, penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan perbatasan Filipina dan Indonesia bukan hanya sekali atau dua kali terjadi.

Total, sudah empat kali WNI disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

Terakhir, tiga WNI disandera kelompok Abu Sayyaf ketika melewati perairan kawasan Felda Sahabat, Tungku, Lahad Datu Sabah, Negara Bagian Malaysia.

Mereka adalah ABK pukat tunda LD/114/5S milik Chia Tong Lim berbendera Malaysia. Sebelum penyanderaan tiga WNI, tujuh anak buah kapal (ABK) WNI lebih dulu disandera kelompok Abu Sayyafdi perairan Sulu, Filipina Selatan.

Penyanderaan itu terjadi pada Senin (20/6/2016). Selain membajak kapal, penyandera meminta tebusan sebesar Rp 60 miliar.

Dengan demikian, total 10 WNI masih disandera. Sebelumnya, 10 WNI ABK kapal tunda Brahma 12 disandera kelompok Abu Sayyafdan dibebaskan pada awal Mei 2016.

Selain itu, empat ABK kapal tunda Henry juga disandera kelompok yang sama.

Keempatnya dibebaskan pada pertengahan Mei 2016. Sumber: Kompas.com